SPMB 2025 Berjalan Lancar, Pemerataan Akses dan Antikorupsi Jadi Sorotan Positif

NUANSAMEDIA.COM, Jakarta – Memasuki minggu kedua Juni 2025, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan progres yang menggembirakan. Program ini bukan hanya berjalan lancar, namun juga menampilkan berbagai praktik baik yang menjunjung tinggi prinsip pemerataan, keadilan, dan transparansi layanan pendidikan.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

“Kami mendorong rayonisasi dan pelibatan sekolah swasta sebagai solusi keterbatasan daya tampung. Ini penting untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya tanpa terkecuali,” ujar Dirjen Gogot. Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, pemetaan penduduk dan sebaran sekolah menjadi kunci utama dalam perencanaan SPMB, di samping dukungan beasiswa bagi murid yang diterima di sekolah swasta untuk menekan angka anak putus sekolah.

Jawa Tengah Tampilkan Terobosan Inklusif

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu contoh sukses penyelenggaraan SPMB dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, mengungkapkan bahwa SPMB tahun ini memberikan prioritas kepada murid dari keluarga tidak mampu, anak penyandang disabilitas, hingga anak panti asuhan.

“Kami membuka akses melalui sekolah boarding di tiga SMK Negeri di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Selain itu, 3% kuota kami alokasikan khusus bagi anak panti asuhan dan anak yang sebelumnya tidak sekolah,” jelas Sadimin.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga menggandeng 139 sekolah swasta dalam program kemitraan. Sebanyak 5.004 kursi disediakan khusus bagi calon murid yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan dukungan anggaran lebih dari Rp2 miliar, Jateng menargetkan 1.100 anak untuk kembali bersekolah. Program Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) pun tetap digulirkan, menyasar 15.000 siswa dengan alokasi dana Rp15 miliar.

“Setiap tahun, kami juga mengirim 10 anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, sepenuhnya dibiayai APBD Jateng. Tahun ini, total anggaran yang kami gelontorkan mencapai Rp2,52 miliar,” tambahnya.

Sawahlunto Tegas Tolak Gratifikasi SPMB

Dari sisi integritas, Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, mengeluarkan Surat Edaran Walikota sebagai bentuk komitmen dalam mencegah praktik korupsi dan gratifikasi dalam proses SPMB. SE yang ditandatangani oleh Penjabat Walikota, Fauzan Hasan, ini menghimbau seluruh aparatur sipil negara dan non-ASN untuk tidak memanfaatkan momen SPMB demi keuntungan pribadi.

Pemerintah Kota Sawahlunto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk aktif melakukan langkah-langkah pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan yang dapat menciderai prinsip keadilan dalam pendidikan.

Kesuksesan pelaksanaan SPMB 2025 di berbagai wilayah menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Indonesia tak hanya soal kurikulum dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan integritas tata kelola.